Dampak Karhutla Kalimantan Meluas ke Sulsel, WALHI Desak Presiden Prabowo Ambil Langkah Darurat

Jalurdua.com Klikhijau.com - Langit Kota Makassar dan sejumlah daerah perkotaan di Sulawesi Selatan dalam beberapa hari terakhir diselimuti kabut tipis berwarna kelabu. Fenomena yang bukan penanda cuaca mendung biasa, ia dibaca sebagai dampak paparan polusi udara lintas pulau akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang sedang membara di Pulau Kalimantan.

Pergerakan angin muson mengarak partikel polutan melintasi Selat Makassar hingga mengendap di kawasan pemukiman padat, memicu lonjakan konsentrasi PM2.5 di atas batas aman yang langsung mengancam kesehatan pernapasan publik.

Laporan pemantauan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Wilayah IV Makassar mencatat konsentrasi partikulat halus PM2.5 melampaui ambang batas 55 mikrogram per meter kubik, yang menempatkan kualitas udara Sulawesi Selatan dalam kategori tidak sehat.

Data Sistem Informasi Kebencanaan dan Dashboard Karhutla Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memperlihatkan akumulasi luas kebakaran nasional telah melampaui angka 202.000 hektare sepanjang tahun 2026, di mana wilayah Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan menyumbang lonjakan ribuan titik panas (hotspot).

Krisis lingkungan yang melintasi batas geografis ini membuktikan bahwa kegagalan mengendalikan kebakaran lahan di satu pulau berakibat fatal bagi kualitas hidup masyarakat di pulau lainnya.

WALHI Sulsel Desak Prabowo Hentikan Karhutla di Kalimantan

Memburuknya kualitas udara hingga ke Makassar memicu desakan keras dari organisasi lingkungan independen. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sulawesi Selatan meminta pemerintah pusat mengambil tindakan darurat tanpa menunda waktu. Kepala Departemen Eksternal WALHI Sulsel, Rahmat Kottir, menegaskan bahwa krisis ini menuntut intervensi langsung dari pimpinan tertinggi negara demi memutus rantai kabut asap yang merugikan publik.

“Sebagai kepala negara, kami mendesak Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto untuk segera memadamkan Karhutla di Kalimantan, sebab kebakaran tersebut berimbas pada kondisi udara yang semakin buruk di Sulawesi Selatan, hal itu juga akan berdampak terhadap kesehatan masyarakat,” kata Rahmat Kottir.

Kritik tajam WALHI Sulsel tertuju pada pola penanganan karhutla yang dinilai lambat dan konsisten mengulang pola kesalahan yang sama dari tahun ke tahun. Pemerintah sering kali baru bertindak masif ketika kobaran api sudah membesar dan gumpalan asap tebal telanjur menyebar luas ke berbagai wilayah pedalaman hingga seberang lautan. Rahmat menyoroti ketidakmampuan instansi terkait dalam memetik pelajaran dari krisis lingkungan pada periode-periode sebelumnya.

“Seharusnya pemerintah mencegah agar tidak terjadi kebakaran, pemerintah harus mengambil pelajaran tahun-tahun sebelumnya, namun yang terjadi saat ini justru lebih parah, itu artinya pemerintah tidak serius mencegah karhutla,” ujarnya.

Kegagalan sistematis dalam langkah pencegahan ini sejalan dengan analisis riset tata kelola lingkungan yang menunjukkan akar masalah utama karhutla berada pada pengeringan kubah gambut yang tidak terdeteksi serta pembiaran alih fungsi lahan komersial secara masif.

Ketika memasuki puncak musim kemarau, lahan gambut terdegradasi yang kehilangan kelembapan alaminya berubah menjadi bahan bakar padat yang sangat mudah terbakar hingga kedalaman beberapa meter di bawah permukaan tanah. Pendekatan reaktif yang sekadar mengandalkan operasi pemadaman air lewat udara (water bombing) tanpa dibarengi upaya pemulihan hidrologi gambut yang permanen terbukti gagal meredam pengulangan krisis ekologis ini.

Akibatnya, masyarakat pesisir di luar pulau kebakaran harus menanggung beban ganda berupa risiko penyakit infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), iritasi mata, serta dampak jangka panjang paparan debu mikroskopis PM2.5 yang sanggup menembus alveolus paru-paru dan pembuluh darah. Kelompok rentan seperti bayi, balita, lansia, dan penderita gangguan pernapasan bawaan menjadi pihak yang paling cepat merasakan dampak buruk penurunan kualitas udara ini.

Pemulihan Hak Masyarakat dan Penegakan Hukum Tanpa Kompromi

Menghadapi eskalasi karhutla yang membahayakan jutaan jiwa, penanganan bencana tidak bisa lagi dijalankan dengan pendekatan formalitas atau sektoral semata. WALHI Sulsel menuntut mobilisasi seluruh armada penanggulangan bencana, personel TNI/Polri, serta keahlian teknis secara terintegrasi untuk melakukan pemadaman menyeluruh di seluruh titik api Kalimantan.

Lebih itu, negara dituntut menjamin pemulihan hak dasar warga yang dirugikan oleh polusi asap.

“Saat ini kondisi kebakaran sangat mengkhawatirkan, jadi kami minta keseriusan Prabowo Subianto untuk segera mengkonsolidasikan bersama semua pihak dalam menghentikan kebakaran hutan, memulihkan hutan serta memulihkan hak-hak rakyat yang terdampak,” tambah Rahmat Kottir.

Rahmat juga memaparkan perlunya imbauan konkrit agar Presiden Prabowo Subianto melibatkan semua pihak dan sumber daya yang ada dalam penanganan karhutla, memulihkan lahan, memulihkan hak-hak masyarakat yang terdampak kebakaran, serta menindak tegas aktor utama kebakaran.

Tanpa penegakan hukum yang tegas terhadap entitas korporasi maupun individu pembakar lahan, siklus kejahatan lingkungan ini dipastikan akan terus berulang setiap tahun.

Peningkatan status siaga darurat karhutla harus diikuti dengan audit perizinan konsesi lahan secara menyeluruh, penjatuhan sanksi pidana dan administratif yang memberatkan, serta penyitaan aset bagi perusahaan yang terbukti membiarkan wilayahnya terbakar.

Pemerintah pusat perlu menempatkan perlindungan hak warga atas udara bersih dan lingkungan hidup yang sehat sebagai prioritas tertinggi di atas kepentingan ekspansi ekonomi jangka pendek.