Ikhtiar Petani Laoli Mencari Keadilan di Kedatuan Luwu

Sebelum mendatangi Kedatuan Luwu, mereka juga telah berupaya menyampaikan persoalan ini melalui tokoh-tokoh dan jalur adat lain di wilayah Luwu, menandakan bahwa pendekatan kultural telah menjadi bagian integral dari strategi perjuangan mereka.

Kedatauan Luwu, Ruang Musyawarah Adat

Masyarakat Laoli memahami betul bahwa Kedatuan Luwu bukanlah lembaga peradilan atau pemerintahan yang berwenang memutus sengketa pertanahan. Mereka tidak meminta Kedatuan mengambil alih kewenangan negara.

Harapan mereka lebih tertuju pada kebijaksanaan adat, nasihat, dan kemungkinan mempertemukan pihak-pihak yang bersengketa dalam suasana yang lebih sejuk, dialogis, dan bermartabat. Ini adalah esensi dari "musyawarah" yang menjadi inti budaya Nusantara.

"Kami menyadari sepenuhnya bahwa Kedatuan Luwu bukanlah lembaga peradilan maupun lembaga pemerintahan yang memiliki kewenangan memutus sengketa pertanahan," kata Arfah menegaskan.

Bagi petani Laoli, persoalan ini melampaui sekadar administrasi pertanahan.

"Bagi kami, persoalan ini bukan hanya menyangkut sebidang tanah, tetapi juga menyangkut keberlangsungan hidup keluarga kami, rasa keadilan, serta hubungan baik antara masyarakat dengan pemerintah yang kami harapkan tetap terpelihara," imbuhnya, menggambarkan kedalaman makna tanah bagi mereka.

Pilihan mendatangi Kedatuan Luwu, dengan demikian, adalah upaya mencari ruang dialog di luar mekanisme formal, sebuah jalan tengah yang tidak meninggalkan proses hukum yang masih berjalan. Dalam konflik agraria, persoalan memang seringkali tidak berhenti pada status dokumen, sertifikat, atau izin.

Di dalamnya terjalin erat sejarah pengelolaan lahan, sumber penghidupan, relasi sosial, serta rasa keadilan yang mendalam di masyarakat. Oleh karena itu, musyawarah adat dipandang sebagai salah satu ruang yang mungkin dapat mempertemukan kepentingan para pihak dalam bingkai kearifan lokal.