Ini Alasan DPR Pertahankan Outsourcing Tetap Ada, Diatur Undang-Undang

Jalurdua.com

Komisi IX DPR RI batasi kebijakan outsourcing sesuai UU Ketenagakerjaan. Enam jenis pekerjaan masih diperbolehkan, demi perlindungan hak pekerja.