Masyarakat 86 Desa di Takalar Siap Bangun Kampung Iklim Berbasis Digital Lewat Kolaborasi Lintas Sektor

Jalurdua.com Klikhijau.com - Pemerintah Kabupaten Takalar mulai menyusun langkah agar digitalisasi desa tidak berhenti pada pembangunan sistem administrasi, tetapi terhubung dengan pengembangan ekonomi warga dan agenda lingkungan.

Arah tersebut dibahas dalam rapat koordinasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD) di Ruang Auditorium Kantor Bupati Takalar, Rabu (26/8/2026). Salah satu agenda yang mengemuka adalah pengembangan Gerakan Kampung Iklim yang ditargetkan menjangkau 86 desa di Kabupaten Takalar.

Pertemuan itu juga menjadi tindak lanjut pembahasan pengembangan kawasan agroekologi antara Kemitraan Agroekologi dan Bupati Takalar, Daeng Manye. Sejumlah OPD dilibatkan, antara lain Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan, Dinas Pertanian, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistika, dan Persandian (Diskominfo-SP), serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD).

Ketua Kemitraan Agroekologi, Armin Salassa, dalam paparannya menekankan satu hal yang menjadi kunci keberlanjutan program: Kampung Iklim tidak boleh bergantung pada momentum kegiatan ataupun pendanaan awal.

Menurut Armin, pemerintah daerah perlu mulai menyiapkan payung kebijakan yang memberi kepastian bagi keberlanjutan program. Regulasi tersebut dapat berbentuk peraturan daerah, peraturan bupati, hingga peraturan desa, disesuaikan dengan kewenangan dan kebutuhan masing-masing.

“Kampung Iklim tidak boleh berhenti sebagai program musiman. Kita perlu kebijakan yang memastikan pemerintah desa punya kewajiban dan sumber daya untuk melanjutkan program ini secara mandiri dan berkelanjutan," ujar Armin.

Ia juga mendorong agar desa tidak sekadar ditempatkan sebagai pelaksana program yang sudah dirancang dari atas. Pemerintah desa dan masyarakat perlu dilibatkan sejak tahap perencanaan agar program adaptasi dan mitigasi perubahan iklim sesuai dengan persoalan nyata di masing-masing wilayah.

Pendekatan tersebut sekaligus diharapkan membangun rasa memiliki di tingkat desa. Dengan begitu, kegiatan lingkungan tidak berhenti ketika sebuah proyek selesai, tetapi dapat diteruskan melalui kebijakan, perencanaan desa, dan sumber daya yang tersedia di masing-masing wilayah.

Digitalisasi Didorong Menyentuh Ekonomi Desa

Kepala Diskominfo-SP Takalar, Suhardiyanto, mengatakan pembahasan tersebut membuka ruang kolaborasi antara agenda kementerian terkait dengan program pemerintah daerah.

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Kementerian Desa, Kementerian Lingkungan Hidup, dan Kementerian Pertanian memiliki irisan program yang dapat dihubungkan dengan kebutuhan pembangunan desa di Takalar.

Karena itu, digitalisasi desa tidak dirancang sebagai pekerjaan satu instansi. Setiap OPD diharapkan membawa program, data, dan kewenangan masing-masing agar teknologi yang dibangun memiliki manfaat langsung bagi masyarakat.

Suhardiyanto menilai pemanfaatan teknologi akan lebih berarti jika tidak hanya digunakan untuk mempercepat urusan administrasi pemerintahan.

“Digitalisasi bukan hanya soal bagaimana desa menggunakan teknologi dalam administrasi pemerintahan. Kita juga ingin teknologi menjadi sarana untuk mengembangkan potensi desa dan membuka akses yang lebih luas bagi masyarakat.”

Dengan pendekatan itu, desa dapat menggunakan kanal digital untuk menyampaikan informasi kepada warga, meningkatkan akses pelayanan publik, sekaligus memperkenalkan produk unggulan ke pasar yang lebih luas.

Potensi pertanian dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), misalnya, dapat dikembangkan melalui pemasaran digital. Teknologi juga dapat digunakan untuk mendokumentasikan potensi desa dan mempertemukan pelaku usaha dengan konsumen di luar wilayah.

Teknologi Menopang Kampung Iklim

Agenda digitalisasi tersebut kemudian ditempatkan berdampingan dengan pengembangan Kampung Iklim.

Di tingkat desa, teknologi dapat digunakan untuk menyebarkan informasi mengenai pengelolaan lingkungan, memperluas keterlibatan warga, serta mendukung pendataan berbagai kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.

Dengan demikian, Kampung Iklim tidak semata diukur dari keberadaan kegiatan lingkungan, tetapi juga dari kemampuan desa menjaga dan mengembangkan praktik tersebut secara berkelanjutan.

Kepala Dinas Pertanian Parawangsa, Kepala Dinas Sosial dan PMD Andi Rijal Mustahil, Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Irwan Rachman, serta perwakilan Satpol PP/Damkar dan BPBD Takalar turut mengikuti pembahasan.

Keterlibatan lintas sektor tersebut menjadi penting karena persoalan desa tidak berdiri sendiri. Pertanian berkaitan dengan lingkungan dan ketahanan pangan, sementara digitalisasi berkaitan dengan pelayanan publik sekaligus akses ekonomi. Pada saat yang sama, aspek kebencanaan juga bersinggungan dengan upaya adaptasi terhadap perubahan iklim.

Pemkab Takalar kini didorong untuk menerjemahkan hasil koordinasi tersebut ke dalam langkah yang lebih konkret, terutama penyusunan kebijakan dan pembagian peran antar-OPD serta pemerintah desa.

Dengan 86 desa sebagai sasaran, tantangan berikutnya bukan sekadar memperluas akses teknologi, melainkan memastikan teknologi dan program lingkungan benar-benar digunakan, dikelola, dan diteruskan oleh desa.

Jika arah tersebut dapat diwujudkan, digitalisasi dan Kampung Iklim tidak berjalan sebagai dua agenda terpisah. Keduanya dapat menjadi instrumen untuk memperbaiki pelayanan pemerintahan, membuka akses ekonomi warga, sekaligus memperkuat kemampuan desa menghadapi perubahan lingkungan.