Menahan Ekspansi Sawit, Dari Kebun Kakao Kalimantan Barat untuk Keadilan Ekologi

JALURDUA - Klikhijau.com - Bagi masyarakat adat di Kalimantan Barat, bentang hutan adalah lumbung pangan yang tak pernah habis memberi kehidupan. Namun, di era krisis ekologi dan desakan ekonomi modern saat ini, kebutuhan dasar tidak lagi berhenti pada hasil buruan atau sayur-mayur. Biaya pendidikan anak hingga kebutuhan pokok harian menuntut pendapatan berbasis kas.

Di tengah desakan ekonomi tersebut, kebun kakao (Theobroma cacao) milik masyarakat yang dulu rimbun sempat telantar. Biji kakao tak menemukan pembeli dengan harga yang layak. Saat hasil kebun tak lagi mampu menopang dapur, bayang-bayang alih fungsi lahan menjadi perkebunan kelapa sawit (Elaeis guineensis) komersial atau ekspansi industri ekstrakuril mengintai bentang alam adat.

Guna menahan gelombang alih fungsi ruang hidup ini, Kalara Borneo sebuah usaha sosial pengolahan cokelat yang digagas Yohana Tamara di Pontianak, mencoba membangun jalan tengah. Mereka membeli biji kakao langsung dari pekebun adat dan mendampingi pemulihan kebun campuran berbasis kearifan lokal.

“Kami tidak ingin kebun telantar itu berubah menjadi kebun kelapa sawit,” tegas Yessy Octavia R. Tuani Mangasih, Kepala Produksi Kalara Borneo yang juga merupakan warga masyarakat adat Dayak Iban.

Menghidupkan Kembali Tembawang

Skema yang didorong adalah agroforestry, sebuah sistem penanaman multikultur yang memadukan kakao dengan vegetasi pelindung dan tanaman berkayu lainnya. Bagi masyarakat adat di Kalimantan Barat, praktik ini bukanlah konsep asing, melainkan bentuk adaptasi modern dari tembawang, sistem perkebunan campuran tradisional berperspektif keanekaragaman hayati yang telah diwariskan secara turun-temurun.

Di Kabupaten Kapuas Hulu, kakao ditanam tumpang sari di bawah naungan pohon pisang (Musa spp.), nanas (Ananas comosus), jengkol (Archidendron pauciflorum), petai (Parkia speciosa), hingga kopi (Coffea spp.). Sementara di Kabupaten Sintang, tanaman kakao menyela di antara tegakan pohon karet (Hevea brasiliensis), dan di Kabupaten Sanggau, kakao tumbuh berdampingan dengan tajuk durian (Durio zibethinus).

Pola multikultur ini menjaga keragaman struktur tajuk dan kelembapan tanah, sekaligus mencegah kebun dibuka secara total (land clearing) yang memicu degradasi lahan.

“Kami hanya menghidupkan kembali sistem perkebunan yang sudah lama dipraktikkan oleh masyarakat adat. Tidak perlu mencari sistem yang baru,” tutur Yessy.

Tembawang yang terjaga tidak hanya memelihara fungsi ekologis lanskap dari ancaman erosi dan hilangnya keanekaragaman hayati, tetapi juga memberi kepastian pendapatan bertahap bagi warga tanpa perlu menebang pohon di dalam kawasan hutan.

Rantai Pasok Berbasis Tapak dan Hak Ekologis

Upaya menjaga ruang hidup masyarakat adat kerap membentur dinding tebal ketika nilai ekonomi tapak diabaikan. Krisis kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang rutin mengepung Kalimantan Barat dengan kabut asap tebal kerap menempatkan warga di posisi dilematis.

“Masyarakatnya, oke, mereka jaga hutan. Tapi mereka dapat uang dari mana?” ujar Yessy.

Melalui kerja sama dengan lembaga swadaya masyarakat lokal seperti Langkau Onet di Sanggau dan Yayasan Kalimajari, Kalara menggelar sekolah lapang. Pendampingan difokuskan pada perbaikan teknik budidaya, pola panen, hingga tata cara fermentasi biji kakao untuk memenuhi standar mutu pasar independen.

Dengan jaminan harga pasokan yang transparan, di mana kualitas fermentasi yang baik dihargai lebih tinggi, pekebun perempuan dan keluarga tani di Sanggau kini kembali merawat kebun-kebun mereka yang sempat ditinggalkan. Hasil panen tersebut dibeli langsung tanpa melalui rantai tengkulak yang panjang, lalu diboyong ke rumah produksi di Pontianak untuk diolah oleh sepuluh anak muda lokal menjadi produk cokelat olahan.

Model ekonomi restoratif ini turut dibagikan dalam ajang Bangkok Climate Action Week (BKKCAW) 2026 di Thailand pada Oktober lalu melalui Paviliun Ekonomi Berbasis Alam yang difasilitasi Koalisi Ekonomi Membumi.

“Negara-negara Global South mulai mempertanyakan dan merancang ulang sistem ekonomi agar kesejahteraan masyarakat dapat berjalan seiring dengan kelestarian alam,” kata Fito Radianto, Direktur Eksekutif Koalisi Ekonomi Membumi.

Solusi Jangka Panjang di Tengah Ancaman Krisis Iklim

Meski agroforestri kakao menawarkan jaring pengaman ekonomi dan ekologi, Yessy menegaskan bahwa pendekatan ini bukanlah obat mujarab yang instan untuk menanggulangi ancaman karhutla atau tekanan fragmentasi hutan secara global.

Pendekatan ini memerlukan edukasi berkelanjutan, perlindungan hukum atas wilayah adat, serta komitmen para pihak untuk tidak mengubah fungsi bentang alam tersisa menjadi monokultur yang rentan terbakar.

Bagi warga tapak di Kalimantan Barat, sebatang cokelat yang dihasilkan bukan sekadar komoditas dagang, melainkan simbol perlawanan terhadap alih fungsi lahan dan wujud kedaulatan atas tanah leluhur.

“Ketika kita berbicara tentang masyarakat adat, yang selalu kita bicarakan adalah tentang hutannya, tentang lingkungannya. Jarang sekali kita berbicara tentang ekonomi mereka. Padahal, ini merupakan aspek yang juga penting,” kata Yessy. “Mungkin belum terlambat untuk kita menyelamatkan hutan yang ada di Kalimantan Barat.”