Survei Ungkap 78 Persen Petani dan Nelayan Alami Sengatan Panas Berat, Kesehatan Mental Ikut Terancam

Jalurdua.com Klikhijau.com - Krisis iklim di Indonesia tidak hanya mengancam hasil panen dan tangkapan ikan. Di Indramayu, Jawa Barat, dan Kupang, Nusa Tenggara Timur, panas ekstrem dan cuaca tak menentu sudah merusak tubuh serta pikiran para petani dan nelayan yang memasok pangan sehari-hari.

Temuan itu diungkapkan dalam kertas posisi berjudul “Panas yang Tak Terlihat: Mengapa kesehatan petani dan nelayan harus menjadi agenda utama adaptasi iklim Indonesia”. Dokumen yang diluncurkan LaporIklim bersama Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP) di bawah Yayasan Suara Sains Terbuka Indonesia (YSSTI) itu dipaparkan dalam Forum Dialog Kebijakan Nasional di kantor Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia, Gedung Perpustakaan Nasional, Jakarta Pusat, Kamis, 24 September 2026.

Survei cepat terhadap 300 petani dan nelayan di dua wilayah tersebut menunjukkan angka yang mencolok. Sebanyak 78,3 persen responden mengaku pernah mengalami kram otot berat, pusing hebat, hingga hampir pingsan saat bekerja di bawah terik matahari. Di Indramayu, 47 persen nelayan pernah hampir pingsan saat melaut. Angka itu selaras dengan fakta bahwa 94,7 persen nelayan di wilayah yang sama pernah menghadapi cuaca ekstrem langsung di tengah laut.

Dampaknya langsung terasa di lapangan. Sebanyak 91 persen pekerja terpaksa menghentikan aktivitas sementara, 92,3 persen mengalami penurunan kecepatan kerja, dan 84 persen merasa beban kerja kini jauh lebih meletihkan.

Situasi semakin pelik karena dilema alat pelindung diri. Meskipun 95–96 persen petani menggunakan pestisida, hanya 35–40 persen yang memakai APD lengkap. Pakaian pelindung yang tebal justru menjebak panas, sehingga banyak petani melepasnya dan terpapar bahan kimia berbahaya.

Koordinator Bidang Informasi Iklim Terapan BMKG, Siswanto, menjelaskan tren pemanasan yang semakin mengkhawatirkan. Suhu rata-rata nasional mencatat rekor 27,52°C dengan anomali +0,8°C, sejalan dengan suhu global yang menembus batas 1,5°C. Fenomena asimetri pemanasan diurnal membuat suhu malam naik lebih agresif dibanding siang hari, merampas waktu pemulihan alami tubuh.

“Ketika stres termal Universal Thermal Climate Index melampaui 38°C, sistem termoregulasi tubuh berisiko gagal total,” ujar Siswanto.

Proyeksi lokal menunjukkan laju pemanasan malam di Indramayu mencapai +0,41°C per dekade, sementara Kupang mengalami lonjakan suhu rerata +0,33°C per dekade yang memicu hari tanpa hujan panjang. Perubahan pola atmosfer ini mendorong bencana hidrometeorologi mendominasi 98 persen dari rerata 3.000 bencana tahunan di Indonesia.

Tim peneliti sekaligus Koordinator KRKP, Said Abdullah, mengkritik kebijakan adaptasi pemerintah yang masih terlalu fokus pada target produksi.

“Petani yang berdaulat tidak cukup hanya diberi bantuan pompa air dan traktor. Selama ini adaptasi lebih ke arah produksi supaya gudang Bulog penuh, tetapi kebijakan agar petaninya tidak sakit dan nelayannya tidak meninggal itu belum ada,” tegasnya.

Di lapangan, praktik berbahaya sudah muncul. Program Officer LaporIklim, Fajar Sanintan, menceritakan warga di Indramayu yang sengaja mengonsumsi parasetamol saat sarapan agar tubuh mampu bertahan di tengah panas ekstrem. Praktik itu tidak pernah tercatat dalam sistem kesehatan nasional.

Penurunan pendapatan juga memaksa nelayan mengorbankan gizi keluarga. Hasil jual ikan sering dipakai untuk membeli kipas angin agar bisa tidur malam hari, sementara keluarga hanya makan mi instan dengan kuah yang diperbanyak.

Respons kebijakan daerah masih minim. “Seluruh dokumen perencanaan daerah di wilayah studi, mulai dari RPJMD, RKPD, KLHS, rencana adaptasi pertanian, hingga rencana penanggulangan bencana, tidak ada satu pun yang secara eksplisit menyebut kesehatan mental petani dan nelayan sebagai dampak perubahan iklim yang perlu ditangani,” kata Fajar.

Direktur Yayasan PIKUL, Torry Kuswardono, menekankan perlunya perlindungan sosial yang adaptif.

“Petani dan nelayan kita tidak pernah tahu mengapa perubahan iklim ini terjadi dan mereka tidak bertanggung jawab atas krisis ini, tetapi mereka harus menanggung dampaknya secara langsung,” ujarnya.

Ia mengingatkan kearifan lokal di Kupang hingga akhir 1990-an, ketika pekerja menghentikan aktivitas pada jam terik dan kembali bekerja sore hari atau sejak subuh.

Bukti ilmiah global memperkuat temuan lapangan. Peneliti YSSTI dan Mochtar Riady Institute for Nanotechnology, Safarina G. Malik, memaparkan meta-analisis 111 studi dari 30 negara. Satu shift kerja di bawah tekanan panas meningkatkan risiko gangguan kesehatan empat kali lipat.

“Paparan panas menaikkan suhu inti tubuh, denyut jantung, dan dehidrasi, menciptakan dilema berat: berhenti bekerja demi kesehatan atau terus bekerja demi pendapatan keluarga,” katanya.

Dengan 92,7 persen rumah di wilayah studi beratap seng, panas terperangkap berlebihan. Akibatnya, 80,3 persen responden kesulitan tidur dan 55 persen nelayan bangun tetap lelah. “Suhu malam hari naik lebih cepat dan merusak kualitas serta durasi tidur,” tegas Safarina.

Selain dampak fisik, krisis mental juga muncul. Sebanyak 31,7 persen responden sulit tidur karena cemas memikirkan ketidakpastian iklim dan mata pencaharian. Di kalangan nelayan Indramayu, angkanya mencapai 65,3 persen. Selain itu, 39 persen merasa lebih mudah marah dan 37 persen pernah merasa tertekan. Kondisi diperparah oleh 33 persen responden yang memilih tidak berobat saat sakit karena terkendala biaya, waktu, dan takut kehilangan pendapatan harian.

Perwakilan Direktorat Kesehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan, Nurasni, menyambut laporan tersebut. Ia menyoroti empat penyakit sensitif iklim: demam berdarah, malaria, ISPA, dan diare.

“Peningkatan suhu udara mempercepat siklus perkembangbiakan nyamuk. Dari yang mestinya sepuluh hari dari telur menjadi nyamuk dewasa, kini dalam seminggu sudah bisa menularkan penyakit,” jelasnya. Ia menekankan pentingnya mengoptimalkan Puskesmas Keliling dan kunjungan rumah untuk menjangkau petani dan nelayan yang selesai bekerja sore hari.

LaporIklim dan KRKP merumuskan enam arah kebijakan, mulai dari penguatan sistem kesehatan adaptif panas, perluasan perlindungan sosial dan asuransi, penyusunan panduan keselamatan panas yang terhubung dengan peringatan dini BMKG, adaptasi berbasis komunitas, integrasi risiko panas ke perencanaan daerah, hingga perhatian eksplisit pada kesehatan mental dan kelompok rentan.

Bagi para petani dan nelayan di garis depan, ancaman itu sudah nyata. Bukan lagi soal panen yang gagal atau laut yang tak menentu, melainkan soal tubuh yang semakin lemah dan pikiran yang semakin berat menanggung ketidakpastian.