SUSTAIN Desak Menteri Keuangan Baru Segera Terapkan Bea Keluar Ekspor Batu Bara
Jalurdua.com Klikhijau.com - Yayasan Kesejahteraan Berkelanjutan (SUSTAIN) kembali mendorong pemerintah segera menerapkan bea keluar atas ekspor batu bara. Instrumen fiskal ini dinilai tidak hanya mampu menambah penerimaan negara di tengah tekanan anggaran, tetapi juga menjadi sumber pendanaan awal bagi program energi surya 100 gigawatt peak (GWp) yang baru diluncurkan pemerintah.
c menyatakan bea keluar batu bara merupakan opsi paling realistis untuk mengurangi defisit fiskal akibat gejolak harga minyak dunia. Komoditas ini menerima keuntungan besar karena harganya ikut naik seiring lonjakan harga minyak global akibat konflik di Timur Tengah.
“Bea keluar atas ekspor batu bara menjadi opsi solusi yang paling viable untuk mengurangi defisit fiskal akibat gejolak harga minyak dunia. Pengenaan bea keluar bisa menambah penerimaan negara cukup signifikan,” kata Tata.
Perhitungan SUSTAIN menunjukkan potensi tambahan penerimaan Rp84,5 triliun hingga Rp353,7 triliun per tahun jika menggunakan harga acuan 2022-2024 dengan kurs Rp15.000 per dolar AS. Saat ini harga batu bara berada di kisaran US$140 per metrik ton, sehingga potensi penerimaan bisa lebih besar. Estimasi pemerintah dan lembaga independen lebih moderat, yakni Rp19–25 triliun per tahun dengan tarif 1–5 persen.
Angka tersebut dinilai cukup untuk menutup subsidi tidak langsung berupa restitusi PPN sektor batu bara yang mencapai sekitar Rp20–25 triliun per tahun. Restitusi ini muncul setelah status batu bara diubah menjadi barang kena pajak melalui UU Cipta Kerja, sementara ekspor tetap dikenai PPN 0 persen.
Lebih dari hanya menambah kas negara, SUSTAIN menekankan penerimaan bea keluar bisa dialokasikan khusus untuk membiayai proyek energi surya 100 GWp. Program yang diresmikan Presiden Prabowo Subianto pada Agustus 2026 itu menargetkan pembangunan dalam waktu sekitar tiga tahun, dengan investasi diperkirakan mencapai Rp1.140 triliun.
Penerimaan bea keluar, menurut Tata, dapat digunakan untuk pengembangan jaringan listrik (grid) dan akselerasi PLTS Atap, khususnya bagi kelompok masyarakat Desil 5 dan 6. Kelompok ini rentan terhadap kenaikan harga kebutuhan pokok yang ikut terdampak lonjakan harga energi global. Pengurangan biaya listrik diharapkan meringankan beban perekonomian mereka.
Data PLN menunjukkan 60 persen kapasitas energi surya terpasang saat ini berasal dari PLTS Atap. Namun, pengembangan lebih lanjut masih terhambat regulasi. Pemerintah dan PLN perlu menerapkan insentif, mempermudah integrasi ke jaringan, serta menghapus pembatasan kuota pemasangan panel surya.
“Pemasangan PLTS Atap bagi kelompok masyarakat kelas menengah ke bawah menjadi bagian penting untuk menghadirkan kemandirian dan keadilan energi,” tegas Tata.
Dampak transisi energi melalui program 100 GWp diproyeksikan cukup besar. Emisi karbon berpotensi turun hingga 140 juta ton CO₂ per tahun, dengan nilai ekonomi karbon sekitar Rp6,31 triliun. Penghematan subsidi energi diperkirakan mencapai Rp73,9 triliun per tahun, sementara penyerapan tenaga kerja bisa mencapai 5,5 juta orang secara kumulatif.
Meski demikian, tantangan tetap ada. Kapasitas terpasang PLTS nasional baru sekitar 1,5 GW, sementara target 100 GWp menuntut penambahan puluhan GW setiap tahun. Kebutuhan lahan, kesiapan industri panel dalam negeri, penguatan grid, dan kepastian harga listrik menjadi isu krusial. Daerah penghasil batu bara juga menghadapi risiko penurunan penerimaan jika volume ekspor tertekan.
Penerapan bea keluar yang progresif dan earmarking dana secara jelas dinilai bisa menjadi jembatan. Penerimaan dari komoditas fosil digunakan untuk mempercepat peralihan ke energi bersih, sekaligus menjaga aspek keadilan bagi masyarakat dan daerah yang terdampak.
Hingga September 2026, kebijakan bea keluar batu bara masih dalam tahap pembahasan. Kehadiran Menteri Keuangan baru Suahasil Nazara membuka ruang bagi keputusan yang lebih cepat. Jika dirancang dengan hati-hati, instrumen ini berpotensi menjawab dua tantangan sekaligus, tekanan fiskal jangka pendek dan kebutuhan pendanaan transisi energi jangka panjang.