PART Minta Restu Rights Issue 8 Miliar Saham

JALURDUA -

EmitenTrust.com - PT Cipta Perdana Lancar Tbk (PART) berencana melakukan penambahan modal melalui skema Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) atau rights issue dengan menerbitkan sebanyak-banyaknya 8 miliar saham baru. Aksi korporasi tersebut ditujukan untuk memperkuat struktur permodalan sekaligus mendukung kebutuhan modal kerja dan pengembangan usaha perseroan. Berdasarkan prospektus ringkas yang dirilis perseroan, saham baru yang akan diterbitkan dalam rights issue tersebut memiliki nilai nominal Rp25 per saham. Dengan demikian, apabila seluruh saham baru diterbitkan, nilai nominal keseluruhan penerbitan mencapai Rp200 miliar. Namun, nilai tersebut bukan merupakan dana yang dipastikan akan diperoleh perseroan karena harga pelaksanaan rights issue belum diungkapkan dalam informasi tersebut. Manajemen menjelaskan, seluruh dana bersih yang diperoleh dari aksi korporasi ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan digunakan sepenuhnya untuk modal kerja. Penggunaan dana tersebut terutama mencakup pembelian bahan baku, pembayaran kepada pemasok, biaya tenaga kerja, biaya produksi, biaya distribusi, hingga kebutuhan operasional harian lainnya. Perseroan menilai tambahan modal tersebut diperlukan untuk menunjang kegiatan operasional serta pengembangan usaha ke depan. Namun, sebelum merealisasikan rights issue, PART terlebih dahulu harus memperoleh persetujuan pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang dijadwalkan berlangsung pada 9 Desember 2026. Setelah memperoleh persetujuan RUPSLB, perseroan akan menyampaikan pernyataan pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pelaksanaan rights issue baru dapat dilakukan setelah memperoleh pernyataan efektif dari OJK. Perseroan menyebut aksi korporasi tersebut dapat dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 12 bulan sejak tanggal persetujuan RUPSLB. Di sisi lain, manajemen juga mengingatkan bahwa pemegang saham lama yang tidak melaksanakan haknya untuk membeli saham baru berpotensi mengalami penurunan persentase kepemilikan atau dilusi. Adapun sejumlah jadwal penting terkait rencana aksi korporasi tersebut telah ditetapkan. Recording date atau tanggal pencatatan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPSLB jatuh pada 16 November 2026. Selanjutnya, pemanggilan RUPSLB dijadwalkan pada 17 November 2026, sebelum pelaksanaan rapat pada 9 Desember 2026.