Perjuangan Tanpa Henti Menuntut Keadilan Ekologis dan Hak Tenurial

Jalurdua.com Klikhijau.com - Senja merayap perlahan di ufuk barat, memulas langit pesisir dengan gradasi jingga yang melenakan. Di bawahnya, perahu-perahu kecil nelayan tampak berlabuh, sunyi setelah seharian mengarungi samudra.

Ketenangan visual itu, riak gelombang perjuangan tak pernah surut. Di seluruh penjuru Nusantara, dari bibir pantai Sumatra hingga teluk-teluk terpencil di timur, masyarakat adat dan komunitas tradisional terus menggulirkan asa.

Mereka menuntut keadilan, pengakuan hak, dan perlindungan di tengah deru pembangunan yang kadang abai, bahkan merampas.

Data terbaru menunjukkan bahwa meskipun semangat reformasi hukum dan pembangunan digadang-gadang, jurang antara janji dan realita di lapangan masih menganga lebar, terutama bagi mereka yang hidupnya bergantung pada alam.

Aliansi masyarakat sipil, yang kerap menjadi garda terdepan advokasi, secara gamblang menyoroti kelemahan krusial dalam Rencana Aksi Nasional Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan (RAN PPSK).

Dokumen setingkat menteri ini, yang seharusnya menjadi payung perlindungan, justru dinilai belum mampu mendefinisikan secara partisipatif apa itu perikanan skala kecil.

Akibatnya, kelompok nelayan yang paling rentan ini kerap luput dari perhatian, atau bahkan terpinggirkan oleh kebijakan yang tidak relevan dengan realitas hidup mereka.

Lebih jauh, RAN PPSK dinilai belum menjadikan prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai kerangka operasional yang kokoh, sehingga perlindungan hak-hak dasar nelayan seringkali terabaikan.

Salah satu simpul masalah paling mendasar adalah kegagalan RAN PPSK dalam mengatasi konflik tumpang tindih ruang tangkap.