Tekanan Kota Tak Hentikan Perjuangan Masyarakat Pesisir Lantebung atas Ruang Mangrove dan Hak Kelola

“Hari ini tekanan terhadap wilayah pesisir semakin besar, baik karena pembangunan, perubahan iklim, maupun kebijakan yang sering kali berubah. Di sisi lain, masyarakat sudah memiliki pengetahuan dan praktik pengelolaan yang berlangsung turun-temurun, tetapi belum selalu diakui atau masuk dalam proses pengambilan keputusan,” katanya.

Menurut Nirwan, ke depan perlu memperkuat posisi masyarakat dari tingkat lokal. Bukan hanya melalui advokasi kebijakan, tetapi juga dengan memperkuat kelembagaan masyarakat, mendokumentasikan wilayah dan praktik kelola mereka, membangun data, serta membuka ruang dialog yang lebih setara dengan pemerintah dan pihak lainnya. 

“Masyarakat harus dilihat sebagai pengelola dan pemilik pengetahuan, bukan sekadar penerima manfaat. Kalau hak kelola mereka semakin kuat dan diakui, maka mereka juga akan punya posisi tawar yang lebih baik untuk menjaga ekosistem sekaligus mempertahankan sumber penghidupannya,” ujarnya.

Khusus di Kota Makassar, tantangan terbesar adalah mempertahankan ruang mangrove di tengah tekanan perkembangan kota. Mangrove sering berada di kawasan yang dianggap strategis untuk pembangunan, sehingga kepentingan ekologis, ekonomi, dan pembangunan bertemu di ruang yang sama. 

“Menurut saya, pendekatannya tidak bisa hanya dengan menanam mangrove. Kita harus bicara tentang siapa yang mengelola, siapa yang menjaga, bagaimana masyarakat mendapatkan manfaat, dan bagaimana ruang mangrove dilindungi dalam perencanaan kota,” tegas Nirwan.

Pengalaman di Lantebung, kata dia, menunjukkan bahwa ketika masyarakat dilibatkan dan memiliki rasa kepemilikan terhadap kawasan, upaya rehabilitasi bisa lebih berkelanjutan. Yang penting bukan hanya menambah luasan mangrove, tetapi memastikan ada tata kelola yang jelas, keterlibatan masyarakat, dan perlindungan ruang mangrove dalam pembangunan Kota Makassar.